Rencana Peraturan Gubernur Pembatasan Demonstrasi di Batam

Batam (26/02/2016) - #KPOnline. Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau rencananya akan menerbitkan Pergub ttg pembatasan lokasi demonstrasi. Rencana tersebut merupakan hasil kunjungan Menkopolhukam dan Menteri ketenagakerjaan di kota Batam tempo hari rabu (20/02).

Rencananya hanya satu tempat yg diijinkan oleh walikota batam Rudi, yaitu di stadion olahraga Temanggung abdul jamal.

Ketua KC FSPMI Kota Batam dalam wawancara dengan reporter Koran Perdjoeangan mengungkapkan keheranannya, begitu cepat respon pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap aturan yang terus menerus membatasi ruang gerak demokrasi rakyat. Seperti kita ketahui bersama bahwa hak demokrasi bisa didapatkan setelah penggulingan kekuasaan rezim Soeharto yang menganut sistem otoriter. Sepintas saja akan mudah disimpulkan bahwa rezim saat ini mengarah untuk kembali ke masa otoritarian, padahal rezim sekarang adalah hasil pemilihan demokratis yang seharusnya tetap menjaga azas demokratis tetap sesuai dengan cita cita reformasi.

"Lucu sekali rencana aturan ini,  berpotensi kembali ke zaman otoriter rencana ini lebih buruk daripada rezim soeharto. Dulu otoriter Soeharto dilakukan menyeluruh tidak hanya terhadap aktivitas unjuk rasa tetapi juga otoriter dalam menjaga harga bahan pokok tidak boleh dimainkan oleh pedagang dan harganya tidak boleh memberatkan rakyat, kalau sampai melanggar bukan mustahil tangan besi digunakan bagi pedagang nakal. 

Kondisi sekarang justru lebih buruk karena harga harga tidak terkontrol tidak ada sanksi dari pemerintah justru aktivitas penyeimbang seperti demonstrasi dibatasi untuk kepentingan para pedagang besar", ucap Yoni sampai menggelengkan gelengkan kepalanya, nampak raut kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Lebih lanjut yoni mengatakan, "biasanya kita demo untuk menuntut kepada pengambil kebijakan sehingga kantornya yang kita demo ... loh kalo di stadion olahraga apakah suara kami akan didengar oleh mereka sementara kita demo kantornya saja kadang kadang mereka tidak dapat ditemui apalagi di stadion olahraga ... aturan yang aneh dan ngga masuk akal, buat kami ini sama artinya aturan untuk tidak boleh demonstrasi".

Dalam penutup wawancaranya Yoni menyindir, terlalu banyak aturan yang menekan rakyat tetapi mengistimewakan golongan saudagar saudagar besar, kenapa ngga sekalian aja kembali ke system ReZim otoriter tetapi semua kebutuhan rakyat tidak boleh lagi dikuasai saudagar sehingga tidak memberatkan rakyat seperti saat ini. (Bung DJ).