10 ribu Bidan Desa akan Demo Istana hari Senin!

Aksi Bidan Desa PTT pada tanggal 14 September 2015 lalu di Istana Negara

Jakarta – Ketidakpastian status kerja dari para Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (Bidan Desa PTT) yang bertugas selama bertahun-tahun di pelosok desa terpencil, masih belum mendapatkan tanggapan yang serius dari pemerintah Presiden Jokowi. Padahal berbagai dukungan dari pemerintah daerah, DPRD, DPD RI dan DPR RI sudah ada untuk merekomendasikan para Bidan Desa PTT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ini tak kurang dari 40.000 Bidan Desa PTT yang bertugas di seluruh wilayah di Indonesia, yang belum diangkat juga menjadi PNS. Dapat dikatakan bahwa tugas mereka cukup berat karena berlokasi di desa-desa terpencil dengan minimnya infrastruktur dan tekhnologi kesehatan, namun mereka harus terus bekerja untuk melayani masyarakat bawah di desa-desa terpencil. (Bidan Jois, dan Nasib Bidan Desa PTT Indonesia)

Sebelumnya pada tanggal 14 September 2015, sebanyak 2000 Bidan Desa PTT telah melakukan aksi di depan Istana Negara. Namun karena belum mendapatkan kepastian dan keputusan, para Bidan Desa PTT tersebut berencana akan melakukan aksi kembali pada hari Senin, 28 September 2015, dengan jumlah massa yang lebih besar. Diperkirakan 10.000 Bidan Desa PTT dari berbagai daerah akan mendatangi kembali Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB).

Dalam siaran pers yang diterima oleh Redaksi Kabar Buruh, para Bidan Desa PTT telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS dari 82 Bupati dan Walikota se Indonesia, 6 surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Serta dari DPRD di seluruh Indonesia.

Dukungan juga telah muncul dari tiga Menko dan para menteri perempuan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sedianya, para Bidan Desa PTT akan melakukan aksi mulai pukul 09.00 WIB di Kantor Kementerian PAN & RB lalu dilanjutkan ke Istana Negara, dengan tuntutan untuk segera diangkat menjadi PNS. (pur)

sumber: kabarburuh.com