Pekerja Tiongkok Kepentingan Bisnis Pejabat Negara
"Menyoal Pekerja Asal Tiongkok dan Penindasan terhadap Pekerja Indonesia .."
Batam (22/08/2015) - #KPOnline. Setelah ramai diunggah media terutama online, berita pertama terjadi di lebak, serang banten. Bermula ketika penduduk sekitar merasa sangat terganggu dengan kehadiran orang asing yang buang air sembarangan menyebabkan lingkungan masyarakat sekitar asrama menjadi Jorok dan bau tak sedap.
Berita kedua hal yang sama terjadi pada pembangunan PLTA di papua barat. Sama juga dengan di lebak banten hanya ekspos berita relatif senyap, mungkin karena berada di wilayah sepi penduduk.
Berita ketiga sempat menggemparkan netizen saat terjadi peresmian PLTA di Celukan Propinsi Bali. Dikabarkan bahwa peresmian dihadiri oleh satu dua pejabat uniknya tamu undangan tidak ada pekerja lokal WNI tetapi semua pekerja asal negeri tirai bambu,
Berita keempat, ketika terjadi konflik ketenagakerjaan di PLTU Tj. Kasam yang sudah beroperasi mulai 2012 dimana setelah berdirinya serikat pekerja FSPMI di sana baru ketahuan bahwa 200 pekerja asing asal tiongkok bekerja nyaman dan sejahtera, 180 derajat dengan kondisi 100 pekerja lokal yang dipekerjakan dengan jasa outsourcing. Bahkan semua pengurusnya di PHK karena mendirikan serikat disana.
Perjuangan panjang pun dijalani dengan mogok kerja oleh belasan pengurus serikat PUK SPEE FSPMI PT. CHDOC, sambil melayangkan pengaduan di jalur litigasi hingga setelah berjalan satu tahun lebih akhirnya PHI tanjung pinang mengeluarkan keputusan untuk mempekerjakan kembali semua yang di PHK, dan mengangkat menjadi karyawan tetap di PT CHDOC tidak lagi sebagai buruh outsourcing.
Tinggal satu pengurusnya yaitu sang ketua puk yang tidak diperbolehkan bekerja lagi malah gajinya sudah berhenti untuk diberikan. Hingga reportase ini dibuat pengusaha PT CHDOC menolak keras untuk menerima ekseksi keputusan inkrach pengadilan PHI tj. Pinang.
Kembali kita diingatkan tentang pekerja tiongkok di pembangkit listrik saat terjadi pemadaman bergilir oleh PLN BRIGHT di kota batam propinsi kepri dengan alasan maintenance.
Turbin PLTU tenaga batubara yang disupply oleh perusahaan swasta yg konon kabarnya dari anggota PUK yg bekerja disana masih ada dimiliki sahamnya oleh anak perusahaan milik wakil presiden indonesia sekarang.
Kembali beritanya mencuat ketika jadwal maintenance sudah selesai tetapi pln kembali mengumumkan pemadaman bergilir karena kerusakan mesin mesin turbin buatan cina tersebut.
Dari kejadian diatas ditambah lagi dengan konflik antara Menko Rizal Ramli dan wapres Jk. Konflik terkait kemarahan wapres terhadap pendapat Menko agar pembangunan PLTA mega proyek di seluruh indonesia dengan kapasitas 35 juta watt diatur bertahap, tidak dibuat sekaligus.
Akhirnya terkuak bahwa pembangunan pusat pusat tenaga listrik sebagai objek vital pembangunan indonesia diduga kuat ditenggarai sebagai pundi pundi proyek sejak era pemerintahan sebelum sekarang ini untuk mengeruk sumber pemasukan bagi perusahaan perusahaan milik wapres jk dengan mengabaikan jeritan buruh lokal yang diperlakukan tidak adil dan jeritan para pengangguran indonesia yang lahan kerjanya direbut orang asing.(DJ/Eksan).
Berita kedua hal yang sama terjadi pada pembangunan PLTA di papua barat. Sama juga dengan di lebak banten hanya ekspos berita relatif senyap, mungkin karena berada di wilayah sepi penduduk.
Berita ketiga sempat menggemparkan netizen saat terjadi peresmian PLTA di Celukan Propinsi Bali. Dikabarkan bahwa peresmian dihadiri oleh satu dua pejabat uniknya tamu undangan tidak ada pekerja lokal WNI tetapi semua pekerja asal negeri tirai bambu,
Berita keempat, ketika terjadi konflik ketenagakerjaan di PLTU Tj. Kasam yang sudah beroperasi mulai 2012 dimana setelah berdirinya serikat pekerja FSPMI di sana baru ketahuan bahwa 200 pekerja asing asal tiongkok bekerja nyaman dan sejahtera, 180 derajat dengan kondisi 100 pekerja lokal yang dipekerjakan dengan jasa outsourcing. Bahkan semua pengurusnya di PHK karena mendirikan serikat disana.
Tinggal satu pengurusnya yaitu sang ketua puk yang tidak diperbolehkan bekerja lagi malah gajinya sudah berhenti untuk diberikan. Hingga reportase ini dibuat pengusaha PT CHDOC menolak keras untuk menerima ekseksi keputusan inkrach pengadilan PHI tj. Pinang.
Kembali kita diingatkan tentang pekerja tiongkok di pembangkit listrik saat terjadi pemadaman bergilir oleh PLN BRIGHT di kota batam propinsi kepri dengan alasan maintenance.
Turbin PLTU tenaga batubara yang disupply oleh perusahaan swasta yg konon kabarnya dari anggota PUK yg bekerja disana masih ada dimiliki sahamnya oleh anak perusahaan milik wakil presiden indonesia sekarang.
Kembali beritanya mencuat ketika jadwal maintenance sudah selesai tetapi pln kembali mengumumkan pemadaman bergilir karena kerusakan mesin mesin turbin buatan cina tersebut.
Dari kejadian diatas ditambah lagi dengan konflik antara Menko Rizal Ramli dan wapres Jk. Konflik terkait kemarahan wapres terhadap pendapat Menko agar pembangunan PLTA mega proyek di seluruh indonesia dengan kapasitas 35 juta watt diatur bertahap, tidak dibuat sekaligus.
Akhirnya terkuak bahwa pembangunan pusat pusat tenaga listrik sebagai objek vital pembangunan indonesia diduga kuat ditenggarai sebagai pundi pundi proyek sejak era pemerintahan sebelum sekarang ini untuk mengeruk sumber pemasukan bagi perusahaan perusahaan milik wapres jk dengan mengabaikan jeritan buruh lokal yang diperlakukan tidak adil dan jeritan para pengangguran indonesia yang lahan kerjanya direbut orang asing.(DJ/Eksan).
Komentar
Posting Komentar