Ada Perusahaan JK di Megaproyek Pembangkit Listrik 35 Ribu MW?

Rimanews - Sikap reaktif Wakil Presiden Jusuf Kalla saat dikritik Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait dengan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW patut dipertanyakan.

Menurut peneliti dari Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR), Ridwan Darmawan, gagasan Rizal Ramli agar proyek senilai Rp1.100 triliun itu dikaji ulang haruslah disikapi dengan nalar yang sehat.

"Pernyataan Rizal Ramli harus tetap didudukkan pada konteksnya, yakni substansi yang dipersoalkan. Memang, proyek prestisius ini harus dikaji secara mendalam dan komperhensif agar ke depan tidak menjadi masalah buat kita," tutur Ridwan, melalui keterangan pers, Kamis (20/08/2015).

Ridwan mengingatkan, salah satu persoalan yang perlu dikaji matang dalam proyek yang disebut-sebut hanya menjadi proyek ambisius JK, dan akan digarap oleh kroni-kroninya. Yakni, terkait jatah yang diberikan kepada PLN. Dari 35.000 megawatt pembangkit listrik yang dicanangkan akan dibangun, perusahaan pelat merah itu hanya mendapat jatah 5.000 megawatt, setelah pada awalnya mendapat jatah membangun 10.000 megawatt.

"Jelas ini harus menjadi perhatian kita semua, termasuk Presiden Jokowi," tegas Ridwan.
Jika demikian kondisinya, sebut Ridwan, maka kedepan dipastikan dominasi swasta di sektor hulu kelistrikan akan semakin menguat, sehingga akan berdampak pada sektor hilir.
"Penjualan listrik ke konsumen (rakyat) akan mengacu pada hitungan bisnis atau mekanisme pasar karena di sektor hulu sudah dikuasai oleh swasta," imbuhnya.

Ridwan kemudian mempertanyakan jaminan pemerintah bisa mengontrol harga listrik yang dijual ke konsumen. Untuk konsumen keluarga bisa saja dikontrol, tapi apakah pasokan listrik untuk industri yang memakai mekanisme pasar dalam penentuan harganya tidak berpengaruh terhadap komponen produksi industri, yang ujung-ujungnya juga akan dibebankan kepada konsumen karena hal itu menjadi bagian dari komponen modal pokok.

"Ini saya kira hal yang perlu dipikirkan lebih matang lagi. Ingat, di sektor migas kita sudah mengalami hal itu karena sektor hulu migas dikuasai swasta dan swasta asing. Lalu, apakah ini yang diinginkan Jokowi dengan Nawacita dan konsep Trisaktinya Bung Karno?" tukas Ridwan.
Sebagaimana diketahui, perusahaan induk infrastruktur milik Keluarga Jusuf Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) kembali mencatatkan sahamnya ke lantai Bursa Efek Indonesia (relisting) pada Senin (29/06/2015). Perseroan dalam pengawasan keluarga Jusuf Kalla ini melakukan aksi ini karena mengincar proyek pembangkit listrik yang diusung pemeritnah.

Sekretaris Perusahaan Bukaka, Devindra Ratzarwin mengatakan pihaknya kembali ke lantai bursa karena melihat kesempatan ekspansi bisnis. Ia menjelaskan, pihaknya melalui Bukaka Energy memiliki bisnis pembangkit listrik tenaga mini hydro.

"Mengingat itu menjadi program pemerintah saat ini, apalagi ada program pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Maka itu, kami melihat potensi di situ," ujarnya dalam konferensi pers di Auditorium Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/06/2015).

Sebagai informasi, ada keluarga Kalla dalam struktur dewan komisaris Bukaka saat ini, yakni Suhaeli Kalla sebagai Komisaris Utama dan Solihin Jusuf Kalla sebagai Komisaris. Untuk Komisaris Independen dijabat oleh Sumarsono dan jabatan komisaris lainnya dipegang oleh Zulkarnain.

Sumber : Rimanews
Link : http://m.ekonomi.rimanews.com/read/20150820/229763/Ada-Perusahaan-JK-di-Megaproyek-Pembangkit-Listrik-35-Ribu-MW-